SOLO – Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi diskursus panas di antara para kandidat pasangan calon (paslon). Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengisyaratkan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut.
Anies ditanya mengenai prospek pembangunan IKN untuk Indonesia. Momen tersebut berlangsung ketika mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
“Tentang IKN, apakah IKN prospektif untuk Indonesia?” tanya salah satu panelis bidang kesehatan dan kesejahteraan, Siti Zuhro, Rabu (22/11/2023).
Menanggapi hal tersebut, Anies meragukan tujuan pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan seperti yang didengungkan pemerintah selama ini. Menurut dia, pembangunan itu hanya akan menghasilkan ketimpangan baru dengan daerah sekitar.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru karena itu akan menghasilkan kota yang baru yang timpang dengan daerah yang ada di sekitarnya,” ujar Anies.
Menurut Anies, pemerataan pembangunan lebih tepat dilakukan untuk meningkatkan level kota yang ada di seluruh Indonesia, yaitu kota kecil menjadi menengah dan seterusnya.
“Jadi, antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak? Kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi kota besar, di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena, membangun satu kota di tengah menimbulkan ketimpangan yang baru,” ujarnya.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut juga mengatakan, IKN perlu dikaji lebih serius. Ia juga mengeklaim ada ketidaksinkronan antara tujuan dan langkah yang diambil pemerintah terkait pembangunan IKN.
“Jadi, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem. Karena itu, ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia,” ujarnya mengakhiri.
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menjawab pernyataan Anies yang menyebut pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur hanya akan menimbulkan ketimpangan, bukan pemerataan ekonomi. Ia tak setuju dengan pernyataan Anies.
Menurut dia, IKN memang tak bisa langsung membawa dampak terhadap pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, IKN adalah simbol komitmen dari pemerintah agar pembangunan tak lagi berfokus di Pulau Jawa.
“Kalau kita bicara IKN, IKN itu simbolnya, simbol dari mana bahwa posisi ibu kota negara itu. Itu merupakan simbolik bahwa pembangunan Indonesia itu tidak boleh lagi Javasentris, tetapi Indonesiasentris,” ujar Arsjad di kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud. Mereka menilai, kesejahteraan dan kemakmuran harus terlebih dahulu diawali dengan adanya kepastian hukum.
“Kemakmuran dan keadilan hanya bisa terjadi bilamana ada kepastian hukum, yang kita inginkan adalah pengembangan ekonomi yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi. Namun, yang penting adalah pemerataannya, jadi supaya yang kita lihat bukan hanya gap bertambah besar antara yang besar dan kecil, tetapi membawanya untuk sama-sama naik,” ujar Arsjad.
Arsjad mengatakan, IKN menggambarkan masa depan Indonesia Emas pada 2045. Saat itu, ekosistem pembangunan ke depan dilakukan di beberapa daerah dan mendorong adanya penciptaan lebih banyak pengusaha-pengusaha di wilayah lain.
“Itu yang jadi kunci, jadi makanya di dalam visi-misi sudah jelas sekali bagaimana kita akan membangun industrialisasi dari semua, tapi yang penting pembangunan itu memiliki ekosistem,” ujar ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) itu.
The post Anies Beri Isyarat Ketidaksetujuan Terhadap Pembangunan IKN di Kaltim first appeared on Majalah Hukum.
