Pemprov Jawa Tengah Tidak Berpihak kepada Pendidikan Keagamaan

    3

    BREBES (pelitaindo.news) – Tadi malam saya mendapatkan informasi dari beberapa grup WA bahwa anggaran guru Madin, Pesantren dan TPQ pada tahun 2024 akan dihapus atau dialihkan. Sebenarnya ada apa dibalik kebijakan Pemprov Jawa Tengah yang sangat tidak berpihak kepada pegiat pendidikan keagamaan Islam di Jawa Tengah?

    Ini sebuah pertanyaan yang sarat dengan muatan politis. Namun demikian hal ini tentu menjadi bukti bahwa negara saat sekarang kurang berpihak kepada nasib masa depan pendidikan keagamaan Islam khususnya Madrasah Diniyah dan TPQ. Demikian disampaikan H. Musyaffa selaku Ketua Fraksi PKB DPRD Kab Brebes saat dihubungi via ponsel.

    Musyaffa menuturkan, jasa guru Madin, Pesantren dan TPQ sungguh sangat besar dalam membentuk karakter generasi bangsa yang berakhlakul karimah. Tidak bisa kita bayangkan jika tidak ada Madin, Pesantren dan TPQ. Seperti apa wajah generasi bangsa ini ? Tentu akan semakin rusak dan hancur moralitas ana anak kita. Sehingga harapan mewujudkan generasi emas akan menjadi kandas.

    Oleh karena itu kehadiran Pemerintah termasuk Pemprov Jawa Tengah dalam rangka afirmasi terhadap guru Madin sudah semestinya menjadi prioritas, tidak malah anggaran untuk pegiat pendidikan keagamaan dialihkan untuk yang lainya. Bahwa anggaran untuk itu kebijakan politik   itu ya, tapi sebagai pemprov  tentu harus memiliki rasa empati kepada nasib dan nisob gurunyau Madin di Jawa Tengah, tandas Caleg DPRD Dapil Jateng XII.

    Sementara itu Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah, Akhmad Sururi sangat menyayangkan rencana kebijakan Pemprov Jawa Tengah yang akan mengalihkan anggaran guru pendidikan diniyah dan TPQ. Kami mewakili seluruh komunitas guru Madin se Jawa Tengah menolak rencana pengalihan anggaran tersebut. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat kepada Pemprov Jawa Tengah untuk mengurungkan pengalihan anggaran tersebut, kata Akhmad Sururi saat ditemui setelah kegiatan Pelantikan DPC FKDT Banjarnegara, Ahad 19 Nopember 2023.

    Dihadapkan Pj Bupati Banjarnegara, Ketua Komisi IV DPRD, Kepala Kantor Kemenag dan tokoh Agama Banjarnegara, Akhmad Sururi menegaskan bahwa peran MDT sangat strategis dalam membangun generasi yang berkarakter. Oleh karena itu pemerintah sudah sewajarnya hadir untuk meningkatkan perhatian kepada pendidikan diniyah.

    “Kami selaku pengurus DPW FKDT Jawa Tengah akan segera bergerak untuk menolak rencana Pemprov Jawa Tengah terkait dengan pengalihan anggaran pegiat pendidikan keagamaan di Jawa Tengah. Senin ini (20 Nopember 2023) kami akan audiensi dengan Fraksi PKB DPRD Jateng dalam rangka hal tersebut,” pungkas Akhmad Sururi. *(Red)

    The post Pemprov Jawa Tengah Tidak Berpihak kepada Pendidikan Keagamaan first appeared on pelitaindonews.

    Artikulli paraprakHari Jadi ke-78 Pertambangan dan Energi, Kementerian ESDM Anugrahi Geo Dipa Energi Subroto Award 2023
    Artikulli tjetërMDT Menjadi Garda Terdepan dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter