Oleh Jakob Oetama
Refleksi tentang 100 tahun kebangkitan Indonesia masuk akal jika mencapai titik klimaksnya pada perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2008. Kita memasuki refleksi dengan mengacu pada kuliah di Istana Presiden oleh Prof Kishore Mahbubani, Dekan School of Lee Kuan Yew Public Policy, di Universitas Nasional Singapura, 31 Juli. Kebetulan syarat kebangkitan dan kemajuan bangsa dan negara sejalan dengan pandangan yang sudah berkali-kali kita kemukakan di Kompas.
Dikemukakannya pendapat para ahli, seperti dari Golden Sachs, pada tahun 2050 empat ekonomi terbesar di dunia terdiri dari China, India, AS, dan Jepang. Tiga belas negara di Asia Tenggara pertumbuhan ekonominya 7 persen per tahun, termasuk Indonesia. Kini pun kemajuan ekonomi China dan India menakjubkan. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga sudah lebih dulu maju. Malaysia tidak ketinggalan, demikian pula Thailand, sedangkan Vietnam sedang melangkah maju. Ilmuwan Singapura itu berpendapat, Indonesia akan melangkah maju. Kenyataannya, sekarang ini kita ketinggalan. Untuk mengatasi ketertinggalan itu, digerakkan peringatan 100 tahun kebangkitan, dimulai dari Kebangkitan Budi Utomo tahun 1908.
Sesungguhnya, dewasa ini pun, pemerintah dan kita, bangsa Indonesia, sedang menata dan menghimpun momentum kebangkitan nasional itu, terutama untuk mengatasi ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga dalam perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang sejahtera. Gerakan dan tindakan memberantas korupsi sedang gencar dilakukan dengan tujuan ganda, menghukum koruptor dan dengan hukuman itu sekaligus penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan kekayaan negara berhenti. Korupsi tak lagi kita tenggang berkembang biak sebagai ”budaya”.
Apa saja faktor-faktor yang oleh Mahbubani dikemukakan sebagai syarat kemajuan suatu bangsa? Suatu kesimpulan yang dibuatnya dari pengalaman China, India, negara-negara Amerika Latin, dan negara-negara ”macan” lainnya di Asia?
Faktor pertama, hapuskan feodalisme dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Feodalisme diasosiasikan dengan hadirnya privilese, hak istimewa bagi mereka yang memegang kekuasaan. Hal itu bukan saja berkonsekuensi pada suburnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk korupsi. Kekuasaan bukan untuk melayani, tetapi justru untuk dilayani, suatu hak istimewa, suatu privilese.
Kita menyaksikan gejala itu di negeri kita. Budaya feodal begitu kuat sehingga sedasawarsa reformasi prodemokrasi dan keadilan sosial belum berhasil mengikis, bahkan oleh maraknya korupsi digelar efek demonstratifnya. Budaya kekuasaan feodal tanpa disadari juga mempunyai implikasi, tak meratanya pengembangan kesempatan maju bagi seluruh warga dan terhambat pula pengamanan potensinya. Mobilisasi sumber dan kekuatan bangsa terhambat.
Faktor kedua, meritokrasi. Meritokrasi mengacu ke meratanya tanpa diskriminasi penempaan potensi warga, termasuk bahkan terutama dari kelompok yang tertinggal karena pendidikan dan kemiskinan. Pada tingkat pertama, tujuannya memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap warga untuk mengembangkan bakat dan potensi, berprestasi dalam karya, serta dihargai sesuai kontribusi, prestasi, dan daya upayanya.
Meritokrasi menumbuhkan lebih tinggi produksi nasional. Dicontohkannya, tahun 1960, produk domestik bruto Filipina 6,9 miliar dollar AS, sedangkan Korea Selatan 1,5 miliar dollar AS. Tahun 2007 PDB Filipina mencapai 144,1 miliar dollar AS, sedangkan Korsel 969,8 miliar dollar AS. Hapusnya kekuasaan yang feodal dan berlakunya meritokrasi membuat pejabat lebih peduli terhadap meratanya kesempatan kerja dan mendorong munculnya talenta warga.
Faktor lain adalah ilmu dan teknologi, asas dan supremasi hukum, budaya damai, dan pendidikan, bukan hal baru bagi kita. Kita bahkan juga sedang mengerjakannya. Hal itu diakui pula oleh pembicara dari Singapura itu. Kita bahkan telah meninggalkan sistem kekuasaan otoriter dan menerapkan sistem kekuasaan demokrasi.
Kita juga menyadari, beralihnya secara formal kekuasaan otokrasi ke demokrasi tidak dengan sendirinya menanggalkan sekaligus budaya kekuasaan feodal. Kita bahkan tidak berhenti hanya pada perubahan orientasi dan kinerja sesuai prinsip meritokrasi, ilmu dan teknologi, pemerataan kesempatan, asas hukum, dan pendidikan. Kita juga mencermati sisa-sisa nilai dan sikap budaya yang kita warisi.
Di antaranya kita sadar dan berusaha serius untuk menumbuhkan budaya perikehidupan bersama yang kreatif dan produktif. Seperti memperkuat saling percaya, tidak apriori berprasangka, diskriminasi adalah tabu. Setiap warga Indonesia berhak mengembangkan diri, berkreatif, dan berkontribusi kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama. Hal-hal elementer, seperti kerja keras, hemat, peduli, percaya, dan disiplin, semakin kita pahami dan sadari juga sebagai jalan konkret ke kemajuan dan kesejahteraan.
Demokrasi, ya, demokrasi haruslah mengekspresikan energi semua warga. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, jelas konsekuensinya. Seperti dialamatkan UUD, bekerja keras untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemajuan rakyat.
Kita saksikan berbondong- bondong warga dan putra bangsa memilih mengabdikan hidupnya lewat politik. Sistem presidensial, tetapi sekaligus sistem multipartai. Silakan berpacu, bertanding, adu kemauan, pengabdian, dan program untuk sebesar-besarnya mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Tidak bisa lain, semangatnya adalah semangat pengorbanan. Kepercayaan atau kredibilitas dalam hal itu masih merupakan tantangan dewasa ini. Meskipun zaman berubah, ada yang tetap, di antaranya perut tak bisa menunggu, seperti sering dikatakan Bung Karno, ”Stomach can not wait”.
Abad kemajuan dunia telah bergeser ke Asia, seperti China, India, serta negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia saat ini kita akui ketinggalan. Namun, kita sanggup dan bertekad menyusul. Ketulusan dan kekhusyukan kita bersama memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2008, marilah kita hayati sebagai kebangkitan bersama bagi segera tercapainya Indonesia makmur, maju, dan terhormat di antara bangsa. Terutama bagi para pemimpin dan politikus, serta bagi semua kekuatan masyarakat, seyogianya memobilisasikan potensi untuk kebangkitan Indonesia. Yang berarti, maju, makmur, aman, dan sentosa.
sumber : Kompas
