Pemerintah Kabupaten Karanganyar meminta pemerintah pusat dalam memberikan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak lewat program bantuan langsung tunai (BLT).
“Jika lewat BLT, jelas tidak banyak manfaatnya dan akan lebih baik disalurkan melalui cara lain, seperti model padat karya, koperasi, dana bergulir, dan kegiatan lain yang menyentuh kepentingan masyarakat,” kata Bupati Karanganyar, Hj. Rina Iriani S.R. di Karanganyar, Kamis (15/5).
Bantuan yang disalurkan dengan cara seperti itu, menurut dia, akan lebih mendidik masyarakat dalam berusaha. Mereka juga akan lebih terhormat daripada menerima bantuan secara langsung seperti tahun lalu.
Penyaluran BLT lewat padat karya, kata dia, juga akan memberikan keuntungan dalam pembangunan di daerah-daerah. Begitu pula, penyaluran melalui dana bergulir dan koperasi, juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat.
Rina Irianti menyarankan kepada pemerintah pusat untuk lebih mengoptimalkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), mengingat masyarakat lebih membutuhkan jaminan penghasilan daripada bantuan uang Rp100 ribu per bulan selama jangka waktu satu tahun.
Ia berpendapat, melalui PNPM masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan sehingga akan meningkatkan daya beli dan tidak menjadi beban bagi pemerintah.
Meskipun baru tahap rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM, kebutuhan pokok belakangan ini harganya naik. Bawang putih, misalnya, dari Rp3.500,00/kg menjadi Rp6.000,00/kg.
Begitu pula, telur ayam Rp11 ribu/kg menjadi Rp12 ribu/kg, bawang merah Rp8.000,00/kg menjadi Rp9.000,00/kg, minyak goreng super Rp14 ribu/kg menjadi Rp14.500,00/kg, dan minyak goreng sawit Rp11 ribu/kg menjadi Rp11.500,00/kg.
sumber: kompas
