Jika Presiden Joko Widodo tidak netral, maka Pemilu 2024 bisa saja terasa seperti pada zaman Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto, dikenal sebagai presiden otoriter yang memerintah Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Pada masa pemerintahannya, Pemilu di Indonesia tidaklah bebas dan adil. Soeharto menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi hasil Pemilu dan membatasi kebebasan politik rakyat. Hal ini membuat Pemilu pada masa itu hanya menjadi formalitas belaka, tanpa memberikan pilihan yang sebenarnya bagi rakyat.
Jika Presiden Jokowi tidak netral dalam Pemilu 2024, maka kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang demokrasi dan penentuan nasib bangsa, bisa saja berubah menjadi panggung politik yang terkendali oleh satu pihak. Ini tentu akan merugikan demokrasi dan kebebasan politik yang telah kita perjuangkan selama ini.
Netralitas Presiden dalam Pemilu sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan Pemilu. Presiden adalah pemimpin negara yang harus mampu menjadi panutan bagi seluruh rakyat. Jika Presiden tidak netral, maka akan muncul keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses Pemilu itu sendiri.
Jika Pemilu 2024 terasa seperti pada zaman Presiden Soeharto, maka kita akan kehilangan semangat demokrasi yang telah kita bangun selama ini. Pemilu bukanlah sekadar formalitas, tetapi merupakan momen penting bagi rakyat untuk mengungkapkan pilihan politik mereka. Jika Pemilu tidak adil dan bebas, maka suara rakyat akan terpinggirkan dan kebebasan politik akan terancam.
Tentu saja, kita berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan adil. Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara harus menjaga netralitasnya demi kepentingan bersama. Netralitas bukan berarti tidak memiliki preferensi politik, tetapi berarti tidak memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi hasil Pemilu.
Netralitas Presiden juga penting untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Jika Presiden tidak netral, maka akan muncul konflik dan ketegangan politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Kita tidak ingin melihat Indonesia terpecah belah seperti pada masa-masa sulit di masa lalu.
Jadi, mari kita berharap agar Presiden Jokowi dapat mempertahankan netralitasnya dalam Pemilu 2024. Kita harus mengingat bahwa Pemilu adalah hak kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Jangan biarkan Pemilu terasa seperti pada zaman Presiden Soeharto, di mana kebebasan politik kita terbatas dan suara rakyat tidak didengar. (Bernard Simamora, 25 Januari 2024)
