Pemerintah, Senin (19/5) ini, mulai membagikan kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para warga miskin di 10 kota besar. Kartu tersebut nantinya sebegai bukti untuk mengambil uang tunai sebesar Rp 100.000 yang akan dibagikan cuma-cuma, sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. “Sudah saya perintahkan mulai Senin disalurkan ke setiap rumahtangga sasaran,” sebut Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, akhir pekan lalu.
PT Pos Indonesia akan mengantar kartu BLT ke warga miskin di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar dan Kupang. Sementara bagi warga miskin di kota lainnya, harus bersabar dahului, karena menurut Pemerintah pembagian kartu dan pencairan dana kompensasi ini akan dilakukan bertahap.
Alokasi anggaran bagi PT Pos Indonesia untuk mencetak kartu BLT adalah Rp 22,92 miliar, untuk proses distribusi Rp 105,05 miliar, dan untuk penyaluran dana adalah Rp 191 miliar.
Pemerintah menyiapkan dana Rp 13,37 triliun untuk dibagikan kepada 19,1 juta warga miskin. Pada tahap pertama, Pemerintah mengucurkan dana BLT untuk tiga bulan, yakni Juni, Juli dan Agustus. Tahap kedua BLT dibagikan untuk empat bulan, yakni September, Oktober, November dan Desember.
Program bagi-bagi uang ini menuai kecaman karena dinilai tidak efektif untuk menanggulangi dampak yang diterima masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy bahkan mengatakan, BLT tersebut merupakan bentuk suap politik. “Itu (BLT) sama saja dengan suap politik. Tujuannya, mencegah kemarahan rakyat terhadap kebijakan menaikkan harga,” tegasnya.
