Pemutakhiran data rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai atau BLT tahun 2008 harus dipercepat. Pemerintah didesak untuk menggunakan data baru dalam menyalurkan BLT guna menghindari bantuan salah sasaran dan meredam gejolak.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Rabu (14/5), mengemukakan, tidak ada pilihan bagi pemerintah selain segera melakukan pemutakhiran data rumah tangga miskin.
Namun Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan tidak sependapat dengan Bambang. Menurut Rusman, tekanan untuk mempercepat proses pembaruan data hanya akan menimbulkan masalah baru.
“Sayang kalau dipaksakan selesai sekarang misalnya, karena pasti akan ada kasus lagi di lapangan. Pembagian BLT tahap pertama nanti akan sekaligus menguji data penerima BLT. Berita acara pengalihan kartu pada pembagian tahap pertama itu merupakan perbaikan awal bagi pembaruan menyeluruh yang sedang disiapkan BPS,” ujarnya.
Rusman lebih jauh menjelaskan, data keluarga miskin yang diperbarui BPS bukan hanya akan berguna bagi program BLT, tetapi juga bermanfaat untuk mempertajam program beras untuk rakyat miskin (raskin), jaminan kesehatan masyarakat, dan reforma agraria bagi penduduk miskin.
Polemik mengenai pemutakhiran data BLT meletup setelah pemerintah memberikan sinyal, akan segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikkan harga premium, solar dan minyak tanah direncanakan rata-rata 30 persen.
Langkah menaikkan harga BBM bersubsidi ini, menurut pemerintah, harus diambil untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, pemerintah akan langsung mengambil langkah menyelamatkan kelompok masyarakat miskin dengan menjalankan program jaring pengaman sosial (JPS), berupa BLT.
Pemerintah memang belum memberikan waktu pasti kapan akan menaikkan harga BBM. Namun dalam beberapa kesempatan, baik Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, harga BBM bersubsidi akan resmi naik begitu data penerima BLT siap.
inpres BLT ditanadatangain pres sa,api Deswmbwe 2008. Rapat kabinet paripurna. Inpres no3 2008. Paskah Suzeta.
Data kata Ical, pakai data 2005 BLT untuk rumah tangga sasaran. kenaikn setelh 23 mei. finalisasi pelaksanaan pembeuan blt. BBM akan naik setelah preseiden puas dengan persiapan BLT. 30 persen,
Dalam kaitan ini, Rusman menjelaskan, sejak akhir 2007, BPS memperbarui data 19,1 juta keluarga penerima BLT pada 6.300 kecamatan di Indonesia. Namun, sampai saat ini, pembaruan data itu baru mencapai 1.000 kecamatan. Maka, BLT yang diperhitungkan Rusman mulai dibayarkan Juni 2008, masih akan menggunakan data lama pada 5.300 kecamatan.
Pada 1.000 kecamatan yang sudah diperbarui datanya, Rusman memperkirakan, sekitar lima persen berubah dari data semula. “Ada yang dulunya tidak berhak, tapi tercatat sebagai penerima BLT. Ada yang karena meninggal atau mutasi lain sehingga ada ketidakcocokan,” ujarnya.
Libatkan pemerintah daerah
Guna mempercepat pemutakhiran data, Bambang Brodjonegoro memaparkan, pemerintah daerah, mulai kecamatan hingga kelurahan harus dilibatkan dalam pengumpulan data. Pemberdayaan pemda itu akan mempercepat proses pemutakhiran data rumah tangga miskin (RTM).
Apabila pemerintah terdesak untuk menyalurkan BLT pada akhir Mei, maka penggunaan data lama BPS dalam penyaluran BLT cukup dilakukan pada bulan pertama. Pada bulan kedua penyaluran BLT, pemerintah sudah harus siap menggunakan data baru hasil verifikasi.
“Jika semua pihak dilibatkan secara efektif, pemutakhiran data penerima BLT akan tuntas dalam satu bulan,” kata Bambang.
Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri, menambahkan, upaya mempercepat pemutakhiran data penerima BLT perlu melibatkan RT/RW. Kesertaan “akar rumput” masyarakat akan menekan kesalahan dan penyimpangan pendataan.
Di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo dengan tegas menolak menggunakan data lama untuk pembagian BLT tahun 2008. Gubernur khawatir, penggunaan data lama akan memicu kericuhan.
Keluhan serupa muncul dari Kabupaten Sukabumi, sebagaimana diungkapkan Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Asep Ripa Gahara. Demikian pula Pemerintah Kota Bandung, seperti dikatakan Kepala Bagian Ekonomi Kota Bandung Ema Sumarna. Ema memperkirakan penyaluran BLT akan meleset, karena data 2005 belum diperbarui.
”Saat ini jumlah orang miskin di Jatim 7,1 juta jiwa. Kalau harga BBM naik, pasti jumlah orang miskin juga bertambah. Jadi untuk BLT seharusnya tidak menggunakan data lama. Nanti banyak yang tidak kebagian dan jadi rebutan,” tutur Imam Utomo.
Menurut Imam, saat ini Pemprov Jatim telah meminta BPS untuk mendata jumlah orang miskin di Jatim. Dengan data terbaru, Pemprov Jatim akan menerapkan BLT sebagaiupaya membantu warga miskin.(joy/day/oin/ryo/inu/lkt/INA/APA/AHA/MHF/THT/A09)
sumber : Kompas
