Penurunan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 2.965 orang, seperti dikeluarkan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, mendapat protes dari kelompok masyarakat yang meragukan kebenaran data tersebut.
Menurunnya data kemiskinan, berarti warga miskin baru akan terganjal untuk memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per bulan sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tokoh masyarakat Kemayoran yang juga mantan Ketua Dewan Kelurahan (Dekel) Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Piryanto, Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas (Fakta) Tigor Nainggolan, serta Wakil Ketua Komisi E dari Partai Kebangkitan Bangsa DPR Mansyur Syaerozi mengatakan hal itu secara terpisah, Sabtu (17/5).
Baik Piryanto, Nainggolan, maupun Mansyur mengatakan, dengan data warga miskin yang membingungkan tersebut, sebaiknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda sementara waktu penyaluran BLT.
Penyaluran dana dari kompensasi BBM tersebut baru bisa dikucurkan setelah memperoleh data akurat mengenai jumlah warga miskin.
Seperti diberitakan, BPS mencatat jumlah warga miskin DKI Jakarta penerima BLT tahun 2005 sebanyak 160.480 orang dan hasil verifikasi tahun 2007 berkurang menjadi 157.515 orang. BPS DKI baru akan melakukan survei warga miskin bulan September 2008 (Kompas, 17/5).
Mengacu dari data survei tahun 2007, penerima BLT di Jakarta Selatan sebanyak 11.377 orang (belum didata ulang), Jakarta Timur 38.871 orang (data lama 39.768 orang), Jakarta Pusat 22.722 orang (data lama 22.723 orang), Jakarta Barat 30.320 orang (belum didata ulang), Jakarta Utara 53.182 (data lama 55.249 orang), dan Kepulauan Seribu 1.043 orang. (PIN)
