Pemerintah belum sepenuhnya menciptakan akses pendidikan bagi masyarakat. Bantuan operasional sekolah atau BOS yang disalurkan pemerintah kurang efektif karena bersifat top down atau sepenuhnya ditentukan pemerintah tanpa melihat kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Riant Nugroho Dwidjowijoto selaku Direktur Institute for Policy Reform seusai acara peluncuran buku Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik, Kamis (18/9). Buku itu ditulis pakar pendidikan Prof HAR Tilaar bersama Riant Nugroho.
”BOS ditentukan secara seragam, baik jumlah maupun penggunaannya oleh pemerintah. Padahal, biaya pendidikan di masing-masing daerah sangat berbeda,” ujarnya.
Akibatnya, masih muncul keluhan biaya dan hanya masyarakat mampu secara finansial dapat menikmati pendidikan layak. Sistem subsidi silang yang berupaya diterapkan untuk memperluas akses pendidikan malah menjadi bumerang lantaran memperbesar diskriminasi.
Dalam kesempatan yang sama, Prof HAR Tilaar mengatakan, kebijakan publik harus searah dengan kebijakan pendidikan, yakni berlandaskan filsafat moral bahwa pendidikan adalah hak semua warga masyarakat. ”Selama ini kebijakan pendidikan terlalu diwarnai politik,” ujarnya.
Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan, yang hadir sebagai pembahas buku tersebut, mengatakan bahwa pendidikan bagian dari rekayasa struktural. Perlu terobosan memotong kendala struktural yang membuat tidak semua warga negara menikmati pendidikan berkualitas.
”Dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan diharapkan ada terobosan,” ujarnya. (INE)
Sumber : Kompas
