Undang-undang Otonomi Daerah adalah landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan dalam wilayahnya sendiri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran paradigma dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah otonom kini layaknya kerajaan lokal yang memiliki kekuasaan yang berlebihan dan kurang pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus segera melakukan koreksi terhadap undang-undang ini.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah otonom. Seiring dengan diberikannya kewenangan yang luas, pemerintahan daerah otonom seringkali menggunakan kekuasaannya secara semena-mena. Mereka membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat atau bahkan bertentangan dengan kebijakan nasional. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara kepentingan daerah dengan kepentingan nasional.
Tidak hanya itu, pemerintahan daerah otonom juga seringkali menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang sering terjadi dalam pemerintahan daerah otonom. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.
Di sisi lain, pengawasan terhadap pemerintahan daerah otonom juga masih lemah. Pemerintah dan DPR harus memiliki mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di pemerintahan daerah otonom. Saat ini, pengawasan yang dilakukan terkesan hanya formalitas belaka dan tidak memiliki efek yang signifikan. Padahal, pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah otonom.
Untuk itu, pemerintah dan DPR perlu segera mengkaji ulang undang-undang otonomi daerah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membatasi kekuasaan pemerintahan daerah otonom agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Kewenangan yang diberikan haruslah sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
Selain itu, pengawasan terhadap pemerintahan daerah otonom juga perlu diperkuat. Mekanisme pengawasan yang ada harus ditingkatkan agar lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Pemerintah dan DPR juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan ini. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengawasi pemerintahan daerah otonom.
Undang-undang Otonomi Daerah seharusnya menjadi instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, pemerintahan daerah otonom kini layaknya kerajaan lokal yang memiliki kekuasaan yang berlebihan dan kurang pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus segera melakukan koreksi terhadap undang-undang ini agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan kepentingan nasional.
(Ditulis oleh Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.)
