Oleh Joko Dwi Cahyana
Pemberitaan media massa di Sumatera Utara menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 7 Maret 2013 mendatang sangat beragam dan muncul dengan banyak versi. Upaya ini menjadi salah satu “ajang” membangun citra publik mengenai salah seorang figur. Dengan begitu, media massa dapat pula secara konstan menampilkan objek tertentu untuk memberikan sugesti terhadap pembaca agar mau berpikir tentang sesuatu, mengetahui sesuatu, dan memiliki perasaan tertentu tentang sesuatu.
Lima pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang siap bertarung untuk menjadi pemimpin Sumut lima tahun ke depan adalah Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi,
Chairuman Harahap – Fadli Nurzal, Amri Tambunan- RE Nainggolan, Gus Irawan – Soekirman Effendi Simbolon-Jumiran Abdi. Kelima pasangan ini mempunyai kekuatan masing – masing. Lima pasang calon, setelah mendaftar ke KPUD Sumut langsung membentuk tim pemenangan yang berusaha mendekatkan diri dengan media dan jurnalis. Antara lain dengan melakukan kunjungan dan silaturahmi ke dapur redaksi.
Media massa dalam hal ini memiliki peran sangat strategis dalam menaikkan rating atau mencitrakan salah satu calon yang akan maju. Pencitraan atau pemuatan berita salah satu calon di media secara tidak langsung telah melakukan kampanye terselubung. Apakah media mampu mempertahankan kenetralannya dalam menyajikan berita-berita tentang calon-calon yang muncul saat ini ?
Pendidikan Politik
Tidak hanya media massa, media elektronik pun saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pencitraan salah seorang calon. Belajar dari pemilihan gubernur DKI yang akhirnya dimenangkan oleh Joko Widodo dan pasangannya.Urgensi netralitas media massa dan media elektronik dalam melakukan fungsinya sebagai penyampai informasi yang aktual harus dilakukan dari sekarang. Banyak sedikitnya penayangan yang berhubungan dengan transformasi ataupun sosialisasi visi dan misi dari sebuah Partai maupun calon yang dijagokannya akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadapnya.
Jelang pemilihan gubernur tahun 2013 nanti, obyektivitas dan netralitas media agar tercipta iklim yang baik sangat dibutuhkan. Namun kita juga tidak boleh melupakan salah satu tujuan usaha yaitu profit. Artinya kita jangan mudah terpedaya oleh media massa yang mengatasnamakan berimbang dan tidak memihak. Media harus bisa memberikan pendidikan politik yang benar, bukan memprovokasi atau berpihak pada salah satu calon gubernur yang akan maju. Masyarakat saat ini sudah cerdas dan melek informasi. Itu sebabnya, netralitas media massa sangat diharapkan terutama jelang Pilgub 2013 nanti. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar. Netralitas media massa sangat menentukan siapa nantinya calon yang akhirnya dipilih oleh masyarakat memimpin Sumut lima tahun ke depan.
Media massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi akurat tentang calon-calon yang muncul. Masyarakat Sumut perlu tahu banyak tentang sepak terjang calon yang akan dipilih pada 7 Maret 2013 mendatang. Siapa pun nantinya yang terpilih menjadi pemimpin Sumut periode 2013-2018, tidak terlepas dari kedewasaan masyarakat untuk menentukan pilihan yang tepat.
Semakin baik kualitas penyelenggaraan Pilgub akan melahirkan pemimpin yang kuat dan tentunya akan berefek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
inilah yang menjadi harapan kita semua. Namun muncul pertanyaan kemudian, Pilgub yang bagaimanakah yang akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat?
Melihat peran KPUD yang begitu besar dalam Pilgub diharapkan KPUD mampu memperlihatkan independensinya dan netralitasnya. Peran Panwas kerap kali hanya sebagai simbol seolah-olah penyelenggaraan Pilgub sudah diawasi dengan sempurna dan acapkali laporan-laporan dari Panwas juga relatif tidak didengar karena memang ada aturan-aturan yang melemahkan fungsi Panwas dan pembentukannya juga terkadang terlambat.
Joko Dwi Cahyana adalah Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta
(sumber : kompasiana.com)
