Sebanyak 140 badan usaha milik negara atau BUMN diminta untuk menyetor dividen atau bagian dari laba mereka ke pemerintah sebesar Rp 33 triliun atau meningkat dibandingkan dengan target tahun 2008 yang dipatok Rp 31,4 triliun. Kenaikan target setoran dividen itu karena ada potensi peningkatan laba BUMN di sektor pertambangan dan perkebunan.
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (16/9) di Jakarta. Hadir dalam rapat kerja itu Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil dan sepuluh pemimpin BUMN penyetor dividen terbesar.
Menurut Sri Mulyani, target setoran dividen tahun 2009 itu diharapkan bisa tetap dicapai meski ada BUMN di sektor kehutanan, asuransi, dan BUMN rugi yang tidak diwajibkan membayar dividen karena rasio pembayaran dividen atau payout ratio-nya nol persen. Di sisi lain, pemerintah menetapkan payout ratio tinggi, yakni di kisaran 5-60 persen, untuk BUMN yang mencatat laba, terutama BUMN di sektor perbankan dan pertambangan.
Namun, khusus untuk BUMN yang menjalankan proyek pemerintah di bidang infrastruktur, payout ratio-nya ditetapkan antara 0-20 persen. BUMN yang masuk dalam kategori ini adalah PT Angkasa Pura I dan II, PT Pelindo I hingga IV, kemudian PT Jasa Marga, serta PT Bio Farma.
Setoran dividen dari BUMN pertambangan dan perkebunan diprediksi meningkat 20 persen dari realisasi tahun 2008, dua kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan setoran dividen dari sektor lain yang diperkirakan mencapai 10 persen. Itu disebabkan kenaikan harga minyak dan komoditas yang memengaruhi laba BUMN pertambangan dan perkebunan.
Dividen dari Pertamina diharapkan mencapai Rp 18,2 triliun, lalu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Rp 4,1 triliun, serta BUMN perbankan Rp 4,1 triliun. Selain itu, BUMN di sektor energi dan pertambangan diharapkan menyetor Rp 2,7 triliun, BUMN perhubungan Rp 0,8 triliun, dan Rp 3,1 triliun sisanya diharapkan dari BUMN lain.
PLN
Pemerintah akan memberi perhatian khusus kepada PT PLN yang menanggung elemen risiko luar biasa karena menggelar proyek infrastruktur bernilai besar. ”Bercermin pada Lehman Brother di Amerika, meskipun perusahaan besar, tetapi bisa bangkrut jika keuangannya rapuh,” kata Sri Mulyani.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Asman Abnur mengatakan, pemerintah perlu memerhatikan keluhan BUMN yang jadi sumber utama dividen. ”Saya menerima laporan, BUMN-BUMN itu meminta untuk tak perlu menyetor dividen dulu agar bisa mengembangkan bisnis,” tuturnya. (OIN)
Sumber : Kompas
