Setelah pada Senin (12/5) ratusan warga Lampung berunjuk rasa menolak kenaikan BBM, pada Selasa (13/5) enam elemen masyarakat yang mengatasnamakan Konsorsium Tolak Kenaikan BBM juga berunjukrasa menyerukan hal serupa. Konsorsium mengajak masyarakat untuk menolak rencana tersebut supaya tidak terkena efek samping kenaikan harga.
Konsorsium Tolak BBM atau Kontak BBM yang terdiri atas PMII Bandar Lampung, Jerami, Koalisi Perempuan Indonesia, DAMAR Lampung , HMJIP, dan SBTL itu memulai unjuk rasa pukul 10.00 di bundaran Tugu Gajah, Bandar Lampung. Sekitar 200-an orang mengikuti aksi tersebut.
Mursaidin, koordinator lapangan Kontak BBM menyatakan, rakyat harus melawan rencana tersebut. Kontak BBM menyatakan kebijakan tersebut sangat anti rakyat.
“Sepertinya di republik ini tidak ada lagi pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyatnya. Mereka yang dipercaya untuk menjalankan amanah ternyata dengan seenaknya memutuskan kebijakan yang anti rakyat,” ujar Mursaidin.
Rencana itu dinilai akan melemahkan daya beli masyarakat, menaikkan harga-harga kebutuhan pokok, melambungnya biaya pendidikan, menaikkan biaya kesehatan, serta meningkatkan jumlah pengangguran. Dampak lainnya, masyarakat harus menghadapi biaya produksi pertanian yang mahal, bertambahnya angka putus sekolah, serta menghadapi keributan yang muncul di tengah-tengah masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Dalam unjuk rasa tersebut, Kontak BBM juga menilai pemerintahan SBY-JK tidak mampu mengelola sumber daya alam minyak bumi dan gas dengan baik. Itu terjadi sebagai dampak kebijakan ekspor minyak dan gas yang tidak memihak rakyat , serta liberalisasi perdagangan yang menjadi salah satu penyebab hilangnya pasokan minyak dalam negeri.
Seharusnya, kekayaan minyak bumi dan gas itu mampu menjadi faktor pendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Sayangnya pemerintah tidak mampu menolak dominasi perusahaan asing atas pengelolaan minyak bumi dan gas, kata Mursaidin.
Aksi kemudian dilanjutkan ke depan RRP Tanjungkarang. Massa berjalan kaki sejauh dua kilometer dari bundaran Tugu Gajah ke kantor RRI di Jalan Gatot Subroto, Pahoman, Bandar Lampung. Mereka menyatakan sikap melalui radio milik pemerintah tersebut.
Secara terpisah, Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Pemprov Lampung Akrom mengatakan, meski rencana kenaikan BBM sudah tersebar namun hingga saat ini Pemprov Lampung belum menyiapkan mekanisme apapun untuk membantu masyarakat miskin Lampung. Pemprov Lampung cenderung menunggu skema bantuan dari pemerintah pusat, yaitu bantuan langsung tunai dan kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan gula pasir. “Begitu skema bantuan dari pusat turun kami akan langsung berkoordinasi dengan kantor pos untuk pendistribusian,” ujar Akrom.
sumber : kompas
