Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dalam rapat paripurna pada Rabu, 22 Januari 2020. Pengesahan Prolegnas prioritas 2020 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mulanya membacakan laporan pembahasan Prolegnas prioritas 2020 yang telah berlangsung sebelumnya. Supratman mengatakan semua fraksi telah sepakat untuk menetapkan 50 RUU dalam Prolegnas tahun ini.

Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dan Rachmat Gobel juga hadir dalam rapat paripurna ini. Puan mengatakan rapat paripurna dihadiri 327 dari 575 anggota.

Dari 50 RUU yang masuk Prolegnas 2020, ada tiga omnibus law usulan Presiden Joko Widodo yang masuk. Yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

Selain itu ada pula empat RUU yang merupakan pelimpahan (carry over) dari periode sebelumnya, yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Bea Materai.

Secara lengkap, berikut 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.

  1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  3. RUU tentang Pertanahan
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
  5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
  14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
  15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
  17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
  18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  19. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
  21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
  22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  23. RUU tentang Penyadapan
  24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
  25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
  26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
  28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
  29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus law)
  30. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
  31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
  32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  33. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
  34. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
  35. RUU tentang Ketahanan Keluarga
  36. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
  37. RUU tentang Profesi Psikologi
  38. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji)
  39. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
  40. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)
  41. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)
  42. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
  43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
  44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
  45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  46. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)
  47. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  48. RUU tentang Keamanan Laut
  49. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  50. RUU tentang Daerah Kepulauan.

(Kantor Hukum BSDR)