JAKARTA – Partai Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mengisyaratkan untuk tidak mengikuti pembentukan koalisi besar. Wacana tersebut dinilai akan sulit dalam realisasinya karena butuh waktu yang lama karena harus menyamakan pandangan dari banyak pimpinan partai politik.
Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra mengatakan, wacana pembentukan koalisi besar memang sesuatu yang bagus.
Namun, menurut Muzani, partai memiliki otoritas sendiri dalam menentukan nasibnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi waktu menuju pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) semakin dekat.
“Masalahnya, timing dan waktu yang diberikan dalam proses capres ini tidak bisa berlama-lama. Jadi, akhirnya kadang-kadang, ya, sudah kita menghormati pilihan dan keputusan partai masing-masing,” ujar Muzani di kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (28/04/2023).
Lebih lanjut, Muzani mengatakan, jika koalisi besar tersebut memang bisa diterima oleh para pimpinan partai politik, tentu hal tersebut patut disyukuri. Namun, ia menilai setiap partai politik juga memiliki pertimbangan dalam menerima atau tidaknya wacana tersebut.
“Parpol itu punya otonomi dan rumah tangganya masing-masing sehingga gagasan-gagasan yang besar itu kadang-kadang perlu kesabaran,” ujar Muzani.
Syaiful Huda selaku Wakil Sekretaris Jenderal PKB meminta agar KKIR bersama Partai Gerindra tidak dikait-kaitkan dengan wacana pembentukan koalisi besar. Apalagi, wacana tersebut digaungkan oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Jadi, koalisi besar itu sampai hari ini belum pernah (dibahas) di internal PKB, di internal koalisi PKB-Gerindra juga belum. Belum ada bahasan sama sekali soal itu,” ujar Huda.
Menurut Huda, wacana koalisi besar tersebut hanyalah kemauan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. PAN adalah tuan rumah silaturahim nasional yang mengundang lima ketua umum partai dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu proposalnya Pak Zul, kelihatannya, karena faktanya sampai hari ini kita belum dapat konfirmasi apa pun tentang rencana Pak Presiden itu,” ujar Huda.
“Selama belum ada, karena kita merasa tidak ada konfirmasi apa pun dari beliau, Pak Jokowi, ya, berarti masih proposalnya Pak Zul itu. Maunya Pak Zul itu (koalisi besar),” lanjut Huda.
Huda meminta persoalan di KIB tidak dikait-kaitkan dengan koalisi PKB bersama Partai Gerindra. Khususnya, kata dia, setelah PPP mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. “Soal sekarang PPP deklarasi Ganjar, ya, itu internal KIB, tidak terkait sama sekali dengan PKB-Gerindra. Apa yang disebut Pak Zul koalisi besar itu, yang akhirnya di KIB sendiri lepas satu,” ujar Huda.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan komitmennya untuk melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi. Salah satunya dengan pembentukan koalisi besar untuk menghadapi Pilpres 2024.
“Jadi, saya komitmennya itu apa yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan, itu PAN. Kita ingin agar apa yang sudah dicapai bisa diteruskan, apa yang sudah bagus. Kalau yang belum, ya, tentu kita perbaiki bareng-bareng koalisi besar itu,” ujar Zulkifli di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Jakarta, Kamis (27/04/2023).
Indonesia, kata Zulkifli, adalah negara yang besar dan tak dapat diurus oleh satu kelompok saja. Perlu kekuatan politik yang juga besar, salah satunya lewat wacana peleburan KIB dengan KKIR.
“Tadi ada pertanyaan silaturahim. Ya, silaturahim itu bagus. Saya sudah ketemu Pak Airlangga, mungkin besok ketemu Pak Prabowo, mungkin besok ketemu yang lain. Itu bagus dan tentu itu juga dalam rangka mencari satu kesimpulan yang baik untuk tadi itu, komitmen kebangsaan kita. Jadi, pertemuan-pertemuan panjang itu baru nanti mungkin baru akan ada kesimpulan, jadi tidak usah terburu-buru,” ujar Zulkifli.
Artikel Partai Gerindra dan PKB Isyaratkan Tolak Koalisi Besar pertama kali tampil pada Majalah Hukum.
