Salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi adalah netralitas kepala negara atau presiden terkait dengan pemilihan umum. Netralitas ini penting agar proses pemilihan berjalan secara adil dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Namun, jika Presiden Jokowi tidak menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024, maka bisa jadi pemilu tersebut akan terasa seperti pemilu zaman Orde Baru.
Pemilu zaman Orde Baru dikenal dengan semua kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kemenangan partai yang berkuasa. Pemilu tersebut tidak adil dan tidak demokratis, karena pemerintah menggunakan semua kekuasaannya untuk mengatur hasil pemilihan sesuai kepentingan mereka. Jika Presiden Jokowi tidak netral dalam pemilu 2024, maka kita bisa melihat pola yang sama terulang kembali.
Netralitas Presiden Jokowi sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Sebagai pemimpin negara, Presiden memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat dan partai politik. Jika Presiden tidak netral, maka partai yang mendapatkan dukungannya akan memiliki keuntungan yang tidak adil dalam pemilu. Hal ini akan merusak proses demokrasi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum.
Selain itu, ketidaknetralan Presiden Jokowi juga dapat memicu ketegangan politik yang lebih tinggi. Partai politik yang merasa tidak mendapatkan dukungan dari Presiden akan merasa tidak puas dan mungkin akan melakukan protes atau aksi-aksi yang tidak stabil. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di negara kita.
Penting untuk diingat bahwa pemilu adalah hak rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan. Pemilu harus dijalankan secara adil dan demokratis, tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Presiden harus menjadi contoh yang baik dalam menjaga netralitasnya dan menghormati proses demokrasi.
Jika Presiden Jokowi tidak netral dalam pemilu 2024, maka pemilu tersebut akan kehilangan esensinya sebagai sarana untuk menentukan kehendak rakyat. Pemilu akan menjadi panggung bagi kepentingan politik tertentu, bukan lagi wadah untuk menghormati suara rakyat.
Kita tidak ingin kembali ke masa lalu yang gelap, di mana pemilu hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan penguasa. Kita ingin pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Oleh karena itu, sangat penting bagi Presiden Jokowi untuk menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024.
Netralitas Presiden adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga demokrasi yang sehat dan kuat. Jangan biarkan pemilu 2024 terasa seperti pemilu zaman Orde Baru. Mari kita semua berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan dihormati. (Bernard Simamora, 25 Januari 2024)
